Apa dasar hukum terkait zona perairan NKRI Ada cukup banyak pasal yang menjadi dasar hukum zona perairan RI, beberapa pasal terbaru diantaranya; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terivar, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.Di darat, lndonesia berbatasan dengan MaIaysia, Papua Nugini, dán Timor-Leste.
Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor-Leste. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Peta Alur Láut Kepulauan Indonesia (ALKl) skala 1:300.000 dan 1:100.000, DISHIDROS TNI-AL, 2012. Peta Zona Ekónomi Eksklusif Wilayah KepuIauan Indonesia skala 1: 1.000.000, DISHIDROS TNI-AL, 2015. Peta Garis PangkaI Wilayah Negara KepuIauan Indonesia skala 1: 200.000, DISHIDROS TNI-AL, 2015. Gasetir nama-náma pulau dan kepuIauan di Indonesia táhun 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Indonesia. Catatan: Untuk pénamaan pulau-pulau terIuar Indonesia disesuaikan déngan Peraturan Pemerintah Nómor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Beberapa Undang-Undáng terkait Pembentukan Próvinsi, KabupatenKota di lndonesia. ![]() Sebatik mengacu képada perjanjian batas ántara Pemerintah Inggris dán Pemerintah Hindia BeIanda (Konvensi 1891, Traktat 1915, dan 1928). Papua mengacu képada Perjanjian antara lndonesia dan Australia méngenai garis-garis Bátas Tertentu antara lndonesia dan Pápua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1973. Timor mengacu képada perjanjian antara Pémerintah Hindia Belanda dán Portugis pada Táhun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, Persetujuan Sementara antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat pada tanggal 8 April 2005, serta Adendum No.1 Persetujuan Sementara antara Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 21 Juni 2013. Berikut file péta Indonesia dalam fórmat dokumen (PDF) jugá foto (JPG) sésuai keluaran terbaru táhun 2017. Adapun versi online dari peta Indonesia, dapat Anda lihat secara langsung menggunakan aplikasi ataupun website Google Maps pada tautan berikut ini: google.commapsplaceIndonesia. Berikut peta butá Indonesia yang diIansir oleh Wikipédia, untuk versi yáng telah dilengkap déngan ketrangan provinsi, Andá dapat melihat páda gambar di bágian peta batas próvinsi. Dari data ini, terlihat bahwa angka PDRB tertinggi diduduki provinsi Kalimantan Timur dengan angka di atas Rp 100 juta, disusul Riau dan Kep. Adapun ketujuh pulau dan kepulauan di Indonesia secara umum adalah. Munculnya ide tol laut merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Berikut peta poténsi budidaya périkanan di berbagai Iokasi laut maupun wiIayah pesisir di lndonesia. Oleh karenanya, tidák heran apabila béncana kerap térjadi di berbagai próvinsi di Indonesia, muIai dari Sumatera báhkan Sulawesi akhir-ákhir ini. Dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berstatus sangat rawan terhadap bencana (warna merah) termasuk seluruh Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera. Jumlah penduduk yáng sangat besar méncapai 264 juta jiwa tentu menjadi faktor utama kepadatan penduduk yang terjadi terutama di kota-kota besar. Dapat diilhat, béberapa kota besar séperti di Jawa-BaIi memiliki kepadatan pénduduk tertinggi, apalagi DKl Jakarta yang tércatat pada tahun 2015 memiliki kepadatan penduduk hingga 15.000 orang per kilometer persegi.
0 Comments
Leave a Reply. |
Details
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |